Optimisme konsumen menurun di bulan Oktober 2018

Optimisme konsumen kembali mencatatkan penurunan setelah sempat meningkat di bulan September 2018 lalu. Dari hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2018 turun 3,2 poin, meski IKK masih ada di level optimistis (>100), yaitu 119,2.

Penurunan tersebut dipengaruhi melorotnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, maupun ekspektasi enam bulan ke depan. Hasil survei itu mencatat, Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) tercatat turun 4 poin menjadi 106,2.

Penurunan itu terjadi karena penurunan pada seluruh komponen pembentuknya, baik indeks ketersediaan lapangan kerja, indeks pembelian barang tahan lama atau durable goods, maupun indeks penghasilan saat ini.

“Penurunan pembelian durable goods, terutama terjadi pada jenis barang elektronik, furnitur, dan perabot rumah tangga,” demikian laporan survei konsumen BI yang dikutip Kontan.co.id, SBOBET Senin (5/11).

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) Oktober 2018 turun 2,3 poin menjadi 132,2, yang juga disebabkan oleh penurunan pada seluruh komponen pembentuknya. Indeks ekspektasi konsumen terhadap tersedianya lapangan pekerjaan turun paling dalam sebesar 3,7 poin menjadi 119,5.

KPU: Pemungutan suara Pemilu di luar negeri dilaksanakan pada 8-14 April 2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan, waktu pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri berbeda dengan di dalam negeri.

Di Tanah Air, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Sementara, di luar negeri, warga negara Indonesia difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam rentang waktu 8-14 April 2019.

“(Hari pemungutan suara) di dalam negeri 17 April, di luar negeri mulai tanggal 8 sampai 14 April. Di luar negeri tak bisa diserentakan, tapi dalam kurun itu,” kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, peserta pemilu tak perlu berkampanye hingga ke luar negeri. KPU, kata Wahyu, sudah menyusun metode kampanye pileg sbobet indonesia dan pilpres yang bisa diakses WNI di luar negeri.

“Ada sembilan metode (kampanye), ada pertemuan terbatas, tatap muka, media sosial, dan lain-lain, silakan (dipilih),” ujar Wahyu. Jika peserta pemilu ingin tetap berkampanye di hadapan WNI yang berdomisili di luar negeri bisa juga diwakilkan tim sukses. Yang pasti, lanjut Wahyu, peserta pemilu dilarang berkampanye menggunakan fasilitas kantor perwakilan RI di luar negeri. (Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPU: Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri 8-14 April”

Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok

 

Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok

PEMILU 2019

Kubu Prabowo-Sandi akan dirikan markas di Solo, simak tanggapan FX Rudi

KONTAN.CO.ID – SOLO. Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku tak ambil pusing terkait rencana pendirian markas perjuangan Badan Pemenangan Nasional calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jawa Tengah, salah satunya Solo. Menurut dia, rencana tersebut justru membuatnya semakin bersemangat dalam berkompetisi dalam Pilpres 2019.

“Enggak apa-apa mau membuat posko pemenangan di dekatnya siapapun. Pesta demokrasi itu kan kegembiraan,” ungkap Rudy di Solo, Jawa Tengah, Minggu (16/12).
Menurut pria yang juga menjabat Wali Kota Surakarta, pendirian markas perjuangan tersebut merupakan hak kontestan pilpres. “Biarkan saja enggak apa-apa membuat posko. Itu hak untuk mereka untuk membuat posko,” jelas dia.

Namun yang pasti, Rudy mengaku telah memiliki strategi untuk menghadapi rencana BPN Prabowo-Sandiaga. “Saya sudah berpengalaman berkompetisi. Strateginya ya enggak perlu saya sampaikan,” ucapnya.
Seperti diberitakan, Direktur Materi Debat dan Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said menyebut, markas perjuangan Prabowo-Sandi di Jateng akan mulai efektif pada Januari 2019. Pihak BPN saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah tempat yang strategis, yang dapat menjangkau semua wilayah.

“Kita pertimbangkan beberapa tempat yang mudah diakses, homebase bisa ke mana-mana di Jateng, komunikasi dan transportasi ke Jakarta mudah,” kata Dirman. Mantan calon Gubernur Jateng ini juga sempat menyebut Brebes sebagai salah satu basis perjuangan. Namun, itu belum tentu disetujui, karena akses ke daerah lain yang sulit.

“Brebes saya senang, tapi ke untuk Jakarta sulit kan, Semarang bisa, Solo bisa. Di mana pun baik-baik saja. Pada Januari akan efektif, ini masih ada dua minggu untuk finalkan semua itu,” pungkas dia. (Kontributor Solo, Labib Zamani)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kubu Prabowo-Sandi Ingin Dirikan Markas di Solo, Ini Kata FX Rudy”

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Prabowo saat kopdar dengan Ojol: Argo murah beratkan pengemudi

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, sesuai yang dijadwalkan, menghadiri acara kopi darat (kopdar) pengendara ojek online di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/12).

Dikutip Antara, Prabowo datang ke lokasi acara tersebut dibonceng salah satu pengendara ojek online. Para pengendara ojek online yang hadir di lokasi mengibarkan bendera merah putih dan panji-panji komunitas ojolnya saat capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu tiba.

Sebelumnya, para pengendara ojek online yang tergabung dalam Forum Gabungan Roda 02 ini secara khusus mengundang Prabowo untuk hadir di acara yang bertajuk Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019 ini.

Prabowo yang didaulat untuk memberikan sambutan mengucapkan terima kasih atas undangan dari para pengemudi ojek online tersebut. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu kemudian menceritakan bahwa sejak muda dirinya hobi mengendarai motor. Karena itu, Prabowo mengaku bisa memahami bahwa profesi pengemudi ojek online merupakan pekerjaan yang berat lantaran harus bekerja di bawah terik matahari dan guyuran hujan

“Saya tadi sebentar saja naik motor. Waktu muda saya senang naik motor. Saya mengerti saudara-saudara bekerja keras mencari nafkah yang halal. Kalian berjuang untuk anak istri, dan kalian menghadapi tantangan yang tidak ringan,” tutur Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyadari penerapan argo yang relatif murah oleh perusahaan aplikator kian memberatkan para pengemudi dalam mencari pemasukan. Karena alasan-alasan itulah, Prabowo berjanji akan berjuang keras menciptakan kesejahteraan bagi pengemudi ojek online.

Sementara Juru Bicara Forgab Roda 02, Zulfikar mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran Prabowo di acara tersebut. Hadir dalam acara itu politisi Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto, serta para petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Edhy Prabowo, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun, Sugiono, Prasetyo Hadi, Lius Sungkarisma, Kharisma Febriansyah, Chusni Mubarok.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Hadiri Kopdar Ojek Online, Prabowo Sebut Argo Murah Beratkan Pengemudi”

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Permenhub taksi online belum atur penyedia aplikasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) baru tentang angkutan sewa khusus yang akan mengatur taksi online belum mengatur perusahaan penyedia aplikasi. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Asosiasi Driver Online (ADO). Namun, hal tersebut bukan merupakan bagian kerja dari Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Oleh karena itu, Ketua Umum ADO Christiansen FW akan mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pasalnya Kemkominfo yang memiliki kewenangan tersebut. “Hal yang masih membuat pengemudi tidak puas adalah tidak berperannya Menkominfo untuk membuat regulasi mengatur aplikator,” ujar Christiansen, Minggu (16/12).

Meski begitu secara keseluruhan Permenhub yang akan terbit tersebut sudah sesuai dengan permintaan pengemudi taksi online. Termasuk mengenai lampiran standar minimal pelayanan (SPM).

Christiansen bilang meski memberatkan, SPM ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan. Namun, untuk pemenuhan SPM diperlukan pemutihan dari akun pengemudi sehingga sesuai.

Selain itu, pasal yang sebelumnya digugat dalam Mahkamah Agung (MA) pun sudah tidak ada. “Permenhub baru ini sudah mengakomodir keinginan pengemudi sesuai kewenangan Kemhub, dimana tidak ada aturan sticker dan tidak ada kewajiban uji kir,” terang Christiansen.

Sebelumnya Permenhub baru tentang taksi online telah ditandatangani oleh Menhub. Setalah itu aturan tersebut segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kemkumham) untuk diundangkan. “Akhir bulan selesai Permenhub tentang angkutan sewa khusus,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemhub Budi Setiadi.

Aturan tersebut diharapkan tidak lagi mendapat pertentangan dari pemangku kebijakan terutama pengemudi taksi online. Pasalnya pengemudi taksi onlien telah dilibatkan dalam pembuatan Permenhub baru tersebut.

Asal tahu saja Permenhub ini merupakan yang ketiga kali dibuat pemerintah. Sebelumnya terdapat Permenhub 32 tahun 2016 dan Permenhub 108 tahun 2017 yang dicabut setelah digugat.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok
Video Pilihan

KKP harap IE-CEPA jadi gerbang ekspor udang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap perjanjian kerja sama ekonomi komperhensif Indonesia dan asosiasi persagangan bebas Eropa (EFTA/IE-CEPA) jadi gerbang ekspor udang.

Negara EFTA yaitu Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia memiliki perjanjian dengan Uni Eropa (UE). Hal itu dapat menjadi pasar yang besar bagi ekspor udang Indonesia.

“EFTA punya kerja sama dengan UE, jadi EFTA bisa jadi pintu masuk ke UE,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Rifky Effendi Hardijanto saat menghadiri penandatanganan naskah IE-CEPA, Minggu (16/12).

IE-CEPA akan meningkatkan daya saing produk udang Indonesia. Pasalnya IE-CEPA akan membebaskan bea masuk untuk produk udang Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan daya saing akan membantu Indonesia mendapatkan pasar yang lebih besar di UE. Pasar UE selama ini diakui Rifky belum digarap secara masif.

“Market sharenya kecil pasarnya kita hanya nomor 16 seluruh UE,” terang Rifky. Indonesia hanya mendapat pasar ekspor US$ 83 juta dari total pasar US$ 6 miliar. Rifky berharap adanya IE-CEPA dapat mendorong ekspor udang ke UE hingga US$ 300 juta.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Perludem: Tiga bulan Kampanye, isu provokatif lebih menonjol dibanding program

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, kontestasi antara dua kubu pasangan capres-cawapres selama tiga bulan awal masa kampanye cenderung menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Pasalnya, isu yang beredar justru lebih banyak bernada provokatif ketimbang kontestasi ide program dan gagasan.

“Dari sisi kontestasi kita terlalu banyak isu yang beredar dan akhirnya isu-isu yang ditangkap itu lebih banyak adalah isu-isu yang provokatif,” ujar Titi dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Hitam Putih Kampanye Pilpres’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).

Menurut Titi, isu-isu provokatif tersebut beredar secara luas melalui media sosial. Sebab isu provokatif lebih mudah, murah dan cepat untuk digunakan untuk menyerang lawan politik.

Pada akhirnya, Titi memandang beredarnya isu provokatif selama masa kampanye akan menyesatkan masyarakat pemilih. Masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai program dan gagasan, baik yang diusung oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain itu, lanjut Titi, kontestasi yang terjadi pada awal masa kampanye belum mampu membebaskan masyaraksat dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan. Padahal, seharusnya masa kampanye diisi dengan diskursus politik yang saling menguatkan.

Penulis: Kristian Erdianto

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul, “Perludem: Tiga bulan Kampanye, isu provokatif lebih menonjol dibanding program”.

Sumber : Kompas.com
Editor: Komarul Hidayat

Sumber : Kompas.com
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

KPK tetapkan bupati Cianjur sebagai tersangka korupsi DAK Pendidikan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (12/12).

Empat orang tersangka itu adalah Irvan Rivano Muchtar yang merupakan Bupati Cianjur periode 2016-2021, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Rosidin, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, serta Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan Kakak Ipar Bupati.

Tiga tersangka telah diperiksa di gedung KPK. Sementara satu orang tersangka lagi, Tubagus Cepy Sethiady belum ditangkap dan diperiksa oleh KPK. “Terhadap TCS (Tubagus Cepy Sethiady) kami imbau untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin begitu mendapat informasi ini. Sikap kooperatif dalam proses hukum akan kami hargai,” tambahnya Basaria.

KPK menduga ada tindak pidana korupsi meminta, menerima atau memotong pembayaran, atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 senilai Rp 46.8 miliar.

Sebesar 14,5% anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipangkas. Anggaran itu seharusnya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium atau fasilitas yang lain.

Dalam pelaksanaannya, Rudiansyah dan Taufik Setiawan selaku ketua dan bendahara Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK itu.

Dari sana ada Jatah Bupati, Irvan mendapat fee sebesar 7% dari alokasi DAK tersebut. “Dalam kasus seperti ini jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal,” kata Basaria.

Turut diamankan uang sejumlah Rp 1,5 miliar dalam operasi ini. Uang itu dalam pecahan Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 20.000. Namun KPK menduga sebelumnya juga telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan dana DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur

Empat tersangka ini dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

KPK: Banyak kepala daerah main ‘akrobat’ untuk menambah penghasilan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kajian mengenai kenaikan gaji untuk kepala daerah sedang bergulir di Kementerian keuangan. Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Langkah ini dinilai pemerintah sebagai strategi preventif untuk meminimalisir tindak korupsi oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota.

Sebelumnya dikabarkan bahwa langkah ini berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasalnya masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan bahwa hal itu memang masih wacana. Terkait dengan itu, sejauh ini KPK telah melakukan beberapa rekomendasi. Salah satunya rekomendasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

“Sedang perihal kepala daerah masih dalam bentuk wacana,” kata Saut saat dihubungi, Minggu (9/12).

Memang menurutnya gaji para kepala daerah ini perlu dilakukan penyesuaian. Karena sejak Januari 2005 belum ada perubahan penghasilan pejabat negara.

Namun Saut juga menegaskan bahwa secara instan tidak pula menjadi jaminan bahwa potensi korupsi akan berkurang dengan menggolkan wacana itu.

“Tidak ada jaminan, sama dengan gaji satu kementerian yang belum lama ini kena kasus operasi tangkap tangan (OTT), gaji mereka yang saat paling tinggi,” kata Saut.

Namun yang menjadi berisiko katanya, ketika masih banyak kepala daerah main “akrobat” untuk menambahkan penghasilan mereka.

Saut menerangkan bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab korupsi. Yakni adanya sikap keserakahan pejabat pemerintah itu, kemudian karena sistem dan yang terakhir akibat gaji. Menurut Saut yang utama adalah banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi itu karena integritasnya terganggu.

Saut Situmorang: Masih banyak kepala daerah main “akrobat

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Jusuf Kalla: Polisi dan TNI harus operasi besar-besaran di Papua

KONTAN.CO.ID – PADANG. Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait tewasnya 19 pekerja proyek jalan Trans Papua, di Kabupaten Nduga, Papua.

Korban menjadi korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Jusuf Kalla mengatakan akan ada operasi besar-besaran yang dilakukan TNI dan Polisi di wilayah Papua.

Operasi tersebut digelar karena ada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata.

“Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya,” ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insyiyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12).

Ia mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai pola pendekatan. Namun, TNI dan Polisi selalu menjadi pihak yang dianggap melanggar HAM.

“Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yang melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM,” ungkapnya. (Rina Ayu Panca Rini)              

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla: Harus Ada Operasi Besar-besaran di Papua,

Sumber : TribunNews.com
Editor: Yudho Winarto

Sumber : TribunNews.com
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Pemerintah lirik potensi pendanaan baru dari luar negeri

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melirik skema pendanaan baru dari luar negeri. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan, pemerintah akan melakukan diversifikasi pembiayaan dari negara lain.

Saat ini Indonesia telah meluncurkan Komodo Bond sebagai instrumen pembiayaan. “Kami akan lanjutkan diversifikasi pembiayaan dari negara lain, misalnya Korea dengan Arirang Bond, kemudian Jepang dengan Samurai Bond,” ujar Aloy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (3/12).

Pendanaan dari luar Indonesia dinilai memiliki potensi besar. Aloy bilang, pendanaan yang berasal dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan instrumen yang ada di dalam negeri.

Selain itu, kapasitas pendanaan dalam negeri pun masih terbatas. “Ini kebutuhan yang besar, jadi tidak cukup dari domestik,” terang Aloy.

Meski mengandalkan pendanaan dari luar negeri, Aloy tidak mengkhawatirkan mengenai fluktuasi nilai tukar. Hal itu disebabkan pendanaan yang berasal dari luar Indonesia saat ini menggunakan skema pembayaran jangka panjang yang berkisar antara 20 tahun-30 tahun.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Abdul Basith
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

Pemerintah telah menggelontarkan Rp 205 triliun untuk investasi Pariwisata

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pariwisata di Indonesia dinyatakan sebagai Core Economy Indonesia sebagaimana paparan pada Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 pada September 2018 lalu.

Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Henky H. P. Manurung mengatakan, pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif.

Pada tahun 2019, Industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa di Indonesia sebesar US$20 miliar. Lalu, Country Branding Wonderful Indonesia menempati ranking 47 dunia, mengalahkan Malaysia dan Thailand.

“Pemerintah telah menggelontarkan dana Rp 205 triliun untuk investasi pariwisata. Dana investasi pemerintah untuk infrastruktur penunjang pariwisata mencapai Rp 170 triliun, dan Rp 35 triliun merupakan investasi swasta” kata Henky pada Kontan.co.id, Jumat (30/11).

Henky mengatakan, untuk investasi pemerintah berupa infrastruktur penunjang pariwisata tahun 2019, instansi terkait adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, Kementerian Kominfo, DAK Pariwisata dan Kementerian Pariwisata.

“untuk kebutuhan investasi bidang pariwisata yang membutuhkan dukungan investasi dari swasta adalah hotel rooms, restoran, taman rekreasi, operator diving, marina, 100 KEK dan amenitas pariwisata lainnya,” tutup Henky.

Reporter: Denisa Kusuma
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Denisa Kusuma
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

JK sebut usulan PKS hapus pajak sepeda motor tidak realistis

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghapus pajak sepeda motor tidak realistis. Sebab hampir 50 % pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Bahkan, kata Kalla, ada daerah yang pajak kendaraan bermotornya menyumbang 60-70 % PAD.

“Lebih dari 50 % penghasilan daerah itu dari pajak kendaraan itu khususnya provinsi ya. Itu ada daerah malah 60-70 % dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu pemda itu bagaimana,” kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11).

Kalla mengatakan, pajak sepeda motor juga kerap menjadi sumber dana perawatan jalan dan pembangunan fasilitas penunjang jalan seperti fly over di daerah.

“Makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini. Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah,” lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan alasan PKS mencetuskan kebijakan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil.

Menurut dia, kebijakan itu adalah bentuk insentif kepada para pemiliknya.

Berdasarkan data yang diungkapkan PKS, sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat menengah ke bawah.

Oleh karena itu, PKS ingin meringankan beban biaya hidup pemilik kendaraan motor. Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik.

Oleh karena itu, dengan penghapusan pajak sepeda motor, PKS menilai publik tidak perlu membuang waktu produktif mereka untuk mengurus hal-hal tersebut. (Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Wapres Kalla Nilai Janji PKS soal Penghapusan Pajak Sepeda Motor Tak Realistis”,

Sumber : Kompas.com
Editor: Yudho Winarto

Sumber : Kompas.com
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Seleksi CPNS digelar awal Desember 2018, instansi wajib pakai CAT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018 rencananya akan digelar awal Desember 2018 ini. Dalam pelaksanaanya tersebut, Panitia Seleksi CPNS Daerah diwajibkan menggunakan metode CAT BKN.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memimpin langsung Rapat Rekonsiliasi Data Hasil SKD CPNS 2018, Sabtu (24/11) di Swiss-Belhotel Jakarta.

“Rencana titik lokasi yang akan digunakan di antaranya station CAT pada Kantor BKN Pusat dan seluruh station CAT yang berada pada Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis BKN di daerah karena dianggap sudah siap secara matang,” kata Bima melalui siaran pers BKN, Sabtu (24/11).

Selanjutnya Bima juga meminta Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk menjajaki kemungkinan hadirnya titik lokasi tes di luar ibu kota provinsi. Pertimbangan tersebut menurut Bima untuk mempermudah peserta SKB dalam mengikuti seleksi.

“Titik lokasi SKB mandiri, juga harus segera dipersiapkan,” ujar Bima.

Bima meminta seluruh SDM baik dari Panselnas maupun Pansel Instansi untuk segera menyiapkan diri menghadapi proses SKB. Kesiapan SKB meliputi SDM dan infrastruktur CAT.

“Proses rekonsiliasi data antara Panselnas dan Pansel Instansi diharapkan rampung dalam 3 atau 4 hari ke depan, untuk kemudian hasil SKD diumumkan dan proses SKB segera dilaksanakan,” jelasnya.

Data Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) menyebutkan hingga Sabtu (24/11) siang rekonsiliasi hasil SKD dari 36 K/L dan 381 Instansi Daerah telah diselesaikan.

 

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Indef: Keberadaan BLU bidang lingkungan hidup sudah mendesak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan instrumen terkait Badan Layanan Umum (BLU) bidang lingkungan hidup akan rampung di tahun mendatang. BLU ini bertujuan untuk mengelola dana lingkungan hidup.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, BLU untuk penghimpunan dana, skema pembiayaan juga insentif khususnya di sektor energi terbarukan cukup mendesak diadakan.

Bhima berharap, BLU yang fokus pada pengurangan emisi karbon sudah ada di tahun mendatang. “Perpresnya sudah ada, yakni Perpres No. 77 tahun 2018. Tinggal menunggu PMK-nya saja,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (21/11).

Bhima mengakui adanya BLU ini tidak akan dengan cepat menurunkan emisi karbon. Namun, dengan diadakannya BLU yang mengelola dana lingkungan hidup, setidaknya dapat memperbaiki skema anggaran untuk perbaikan lingkungan dan energi terbarukan.

Tak hanya itu, skema insentif yang diberikan pun semakin jelas, khususnya yang ditujukan bagi pembangkit energi terbarukan milik swasta.

Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah mencari pendanaan awal BLU. Pendanaan tersebut bisa berasal dari pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana diambil dari sektor yang berkontribusi besar terhadap karbon atau perusakan lingkungan.

“Manajemen investasi BLU juga penting untuk disusun tim yang profesional sehingga tidak membebani APBN dan dapat berkelanjutan seperti LPDP dan BPDP,” jelas Bhima.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Buruh dorong tunjangan PHK gunakan dana imbal hasil

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Buruh mendorong penggunaan dana imbal hasil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk tunjangan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu untuk mempercepat terlaksananya kebijakan tunjangan korban PHK. Pasalnya, sumber dana tunjangan PHK saat ini masih tarik-menarik antara pemerintah dan pengusaha.

“Susah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit, pengusaha merasa sudah banyak membayar sehingga labor cost besar, ini membuat agak lama,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (18/11).

Timbul bilang, keduanya antara pemerintah dan pengusaha dalam kondisi ideal berkewajiban membantu dana jaminan PHK. Negara melalui APBN, sedangkan pengusaha melalui potongan tiap bulan.

Timbul bilang terdapat aturan pengusaha untuk menyiapkan dana jaminan PHK. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 pengusaha diwajibkan mengalokasikan dana sebesar 8,3% untuk tunjangan PHK.

Meski begitu, Timbul yakin dana BPJS Ketenagakerjaan cukup untuk memberikan jaminan. “Ini bisa saja dilakukan pertama kali dengan mengambil imbal hasil dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” terang Timbul.

Ia bilang dari total dana JKK Rp 23 triliun menghasilkan sekitar Rp 2,2 triliun untuk imbal hasil. Sedangkan dari JKM terdapat dana Rp 9 triliun yang bisa menghasilkan sekitar Rp 800 miliar.

Jaminan PHK nantinya akan dibagi menjadi dua hal. Pertama adalah Unemployed Benefit (UB) yang memberikan uang untuk kebutuhan hidup, serta Skill Development Fund (SDF) yang mengembangkan kemampuan korban PHK.

Asal tahu saja, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan kajian terhadap hal itu. Tulus bilang, jaminan PHK terdapat pada konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 102 yang belum diratifikasi pemerintah Indonesia.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Abdul Basith
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Sulit membuat BUMN pailit

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) lolos pailit setelah Pengadilan Niaga Surabaya mengesahkan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalaninya.

Padahal, hasil pemungutan suara Merpati tak mencapai kuorum yang ditentukan dan seyogianya Merpati pailit.

“Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Merpati merupakan salah satu BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik. Sehingga, meskipun dalam voting tak kuorum, Majelis tetap mengesahkan perjanjian perdamaian,” kata Pengurus PKPU Merpati Alfin Sulaiman kepada Kontan.co.id, Rabu (14/11).

Merpati sejatinya bukan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hampir pailit. Beberapa BUMN lainnya bahkan sempat menyandang status pailit, namun tak bertahan lama. Sebab status pailit pada akhirnya dibatalkan baik melalui Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Kontan.co.id mencatat setidaknya lima BUMN yang pernah menyandang status dalam kepailitan. Pertama adalah PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan konstruksi plat merah ini sempat dinyatakan pailit pada 23 Desember 1998 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hutama Karya pailit dari permohonan yang diajukan oleh PT Jaya Readymix yang menagih utang senilai Rp 2.08 miliar, dan PT Primacoat yang punya tagihan senilai Rp 283 juta. Atas putusan tersebut Hutama Karya sempat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun pada 23 Februari 1999 kasasi ditolak. Hutama Karya tetap berstatus pailit. Baru atas permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan status pailit Hutama Karya pada 31 Maret 1999.

Kemudian ada PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang disematkan status pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 September 2007 atas permohonan 43 pegawainya. Namun status pailit Dirgantara langsung dibatalkan Mahkamah Agung melalui putusan Kasasi pada 22 Oktober 2007 yang diajukan Dirgantara.

Selanjutnya ada PT Iglas (Persero). Kasus Iglas berbeda ketimbang pendahulunya. Mulanya permohonan pailit PT Intrachem Plasagro Jaya yang menagih Rp 102,3 miliar dan US$ 165.816 ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Maret 2009. Namun atas kasasi yang diajukan Intrachem, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya. Iglas dinyatakan pailit pada 30 Juli 2009. Nah status pailit baru lepas pada 21 April 2010, dari putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Iglas.

Hal serupa juga dialami oleh PT Istaka Karya (Persero). Mulanya permohonan pailit PT JAIC yang berupaya menagih US$ 7.645 ke Istaka ditolak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 16 Desember 2010. Namun, JAIC berhasil bikin Istaka pailit melalui kasasi yang diputus pada 22 Maret 2011. Kembali, Mahkamah Agung membatalkan status pailit atas permohonan Peninjauan Kembali Istaka yang diputus pada 13 Desember 2011.

Dari seluruh tarik ulur status pailit bagi BUMN, semua putusan yang membatalkan status pailit mengandalkan pertimbangan bahwa para BUMN tersebut punya usaha untuk kepentingan publik. Padahal, jika menilik UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, status BUMN Persero sejatinya tak berbeda dengan perusahaan seqsta lainnya. Sehingga tak perlu ada keistimewaan dalam penanganan.

Konteks macam ini pun sejatinya bisa terjadi bagi PT Kertas Leces (Persero) yang kini tengah mengenakan status pailit. Jalan menuju pailit Leces agak berbeda dengan pendahulunya. Perkara Leces dimulai ketika, perusahaan kertas di Jawa Timur ini menjalani PKPU dan berakhir damai atawa homologasi pada 2015.

Namun, pada Marwt 2018, 15 pegawai Leces mengajukan pembatalan homologasi. Sebab, Leces dinilai tak mematuhi perjanjian perdamaian. 25 September 2018 Leces diputus pailit.

“Kita akan verifikasi lanjutan soal tagihan, karena masih ada selisih nilai tagihan antara debitur (Leces) dengan para kreditur. Debitur menilai tagihan masih mengacu pada proses PKPU terdahulu, sehingga nilai tak berubah,” kara Kuratoe Kepailitan Leces Febry Arisandi saat dihubungi KONTAN, Kamis (15/11).

Sampai batas akhir pendaftaran tagihan, kata Febry setidaknya ada 35 kreditur konkuren (tanpa jaminan), 3 kreditur separatis (dengan jaminan), sementara kreditur preferen berasal dari dua tagihan Kantor Pajak, dan 2000 lebih para pekerja Leces. Sementara soal nilai tagihan, Febry masih enggan menyebutkannya.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Bank Dunia: Kelas menengah menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia

KONTAN.CO.ID – DEPOK. Lead Economist World Bank Indonesia Vivi Alatas mengungkapkan pertumbuhan kelas menengah sangat penting dalam mencapai potensi pembangunan yang maksimal. Selain itu, menurutnya, pertumbuhan kelas menengah juga dapat mendorong status Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Ia menjabarkan beberapa hal yang menjadi penguat peran penting kelas menengah tersebut. Pertama, kelas menengah tumbuh dengan sangat cepat. Pada 2002, kelas menengah hanya sebesar 7% dari populasi Indonesia. Jumlah itu meningkat pada 2017 menjadi 22%. “Akan tetapi, kita butuh lebih dari itu,” kata Vivi di Universitas Indonesia, Depok, Senin (12/11).

Penyebabnya, masih ada 45% dari populasi yang masuk ke dalam kelompok menjelang kelas menengah. Kelompok ini masih memiliki risiko untuk kembali menjadi kelompok ekonomi rentan ataupun miskin.

Kedua, data Bank Dunia 2017 menunjukkan, kelas menengah menjadi penyumbang utama perekonomian Indonesia, yaitu 47% dari total konsumsi rumah tangga Indonesia. Ketiga, kelas menengah berinvestasi pada pendidikan, baik bagi dirinya maupun anaknya. Kelompok ini juga memiliki literasi digital yang bisa membantu dalam pemanfaatan dividen digital Indonesia. “Dengan begitu, nantinya akan punya dampak lintas generasi,” kata Vivi.

Keempat, pendapatan Indonesia paling besar berasal dari perempuan yang bekerja. “Meski keterlibatan perempuan dalam pekerjaan masih rendah tapi pekerja dari kelas menengah lumayan tinggi, yaitu sekitar 60% dan kita mau lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan mendorong peningkatan kelas menengah, maka akan turut mendorong partisipasi kerja perempuan yang akan turut mempersempit kesenjangan.

Terakhir, kelas menengah menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 42% pemilik usaha dengan karyawan yang digaji berasal dari kelas menengah. “Padahal kelas menengah hanya 22%. Artinya korelasinya lebih tinggi dari kelompok-kelompok lain,” katanya.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yoyok

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Ekonom BCA prediksi CAD Kuartal IV masih akan menurun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan defisit transaksi berjalan (CAD) di kuartal IV akan kembali menurun menjadi 2,7% – 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, CAD di kuartal III melebar menjadi 3,37% dari PDB dibandingkan kuartal II yang sebesar 3% dari PDB..

David mengatakan, penurunan CAD ini dikarenakan tren impor akan menurun di kuartal IV. Penurunan impor ini pun dikarenakan adanya kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah.

Misalnya perluasan B20 untuk PSO dan Non PSO, ada penambahan PPh untuk 1.147 barang impor, hingga penghentian beberapa proyek infrastruktur.

“Tetapi secara natural, karena suku bunga meningkat dan juga rupiah melemah, otomatis ada pengurangan impor barang, juga orang yang mau ke luar negeri mengalihkan travel ke luar negeri,” ujar David kepada Kontan.co.id, Jumat (9/11).

Menurut David, masih ada berbagai yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan neraca dagang. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara singkat. Dia mengatakan, sebaiknya kebijakan yang ditetakan bukan bertujuan untuk mengurangi impor, tetapi bagaimana mendorong ekspor. Tak hanya mendorong ekspor, nantinya perlu pula didorong bagaimana memproduksi sendiri barang-barang yang biasanya diimpor. Upaya ini pun harus dilakukan secara perlahan.

“Impor itu keniscayaan, kita tidak bisa menghentikan impor. Banyak negara di dunia yang impornya besar, tetapi ekspornya lebih besar lagi. Kadang menjadi boomerang, ketika kita melarang impor, pada akhirnya ekspornya turun drastis,” tambah David.

Sementara itu, David pun memperkirakan CAD sepanjang 2018 akan mencapai 2,8% hingga 2,9%. Angka ini masih sesuai dengan prediksi Bank Indonesia Oktober lalu.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Rupiah ke Rp 14.800, BI: Kombinasi sentimen eksternal dan domestik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah kian bertenaga di hadapan dollar Amerika Serikat (AS). Sejak awal perdagangan hari ini, Selasa (6/11), mata uang Garuda mantap bergerak di kisaran Rp 14.800 per dollar AS di pasar spot.

Pada penutupan perdagangan, rupiah menguat 1,16% ke level Rp 14.804. Dihitung sepekan, nilai tukar rupiah bahkan terapresiasi 2,76%.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, angin segar bagi rupiah datang dari kabar pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jin Ping untuk membahas kembali solusi perang dagang antara keduanya.

“Semua berharap positif terhadap pertemuan tersebut, sehingga dampaknya juga positif kepada emerging currency. Rupiah pun mengalami penguatan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (6/11).

Meredanya tekanan eksternal ini pun didukung oleh sentimen positif yang datang dari dalam negeri, yakni rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2018.

Meski mengalami perlambatan menjadi 5,17% yoy dibanding 5,27% di kuartal sebelumnya, Dody mengatakan, pertumbuhan ekonomi masih terbilang tinggi dan menunjukkan pergerakan roda ekonomi yang positif.

“Karena dorongan dari permintaan domestik, investasi dan konsumsi juga masih besar. Jadi artinya, ekonomi kita masih tumbuh, data kredit financing juga sudah mulai terlihat meningkat,” katanya.

Adapun, ramuan kebijakan pemerintah dan BI terutama dalam rangka mengelola defisit transaksi berjalan, turut memberi dampak. Namun, Dody bilang, sejatinya hasil kebijakan-kebijakan itu belum terlihat begitu maksimal di kuartal ketiga dan akan lebih nyata pada kuartal keempat nanti.

“Impor tetap ada dan penting terutama untuk capex dan kebijakan investasi seperti infrastruktur. Tidak langsung turun begitu saja. Tapi, angka pertumbuhan impor riil sendiri di kuartal III 2018 lebih rendah di bandingkan kuartal II 2018. Jadi itu sudah dukungan buat rupiah,” terang Dody.

Dody mengatakan, BI masih terus menjaga pergerakan rupiah pada level fundamentalnya. Menurutnya, BI terus mencermati faktor dan perkembangan yang terjadi dan mengambil kebijakan berdasarkan data yang ada (data dependent).

Seperti yang diketahui, Desember nanti Bank Sentral AS hampir dipastikan kembali mengerek suku bunga acuannya. Namun, Dody tak menyiratkan apakah BI akan mengambil langkah serupa untuk mengantisipasi jatuhnya nilai tukar di akhir tahun nanti.

“Kami belum bisa bilang suku bunga akan naik atau turun atau tetap, tapi tergantung pada assessment ke depan. Sebentar lagi akan ada Rapat Dewan Gubernur, kelihatan nanti di hasil rapat,” tandas Dody.

Reporter: Grace Olivia
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Grace Olivia
Editor: Yudho Winarto

Pengamat: Tarif cukai rokok tetap, target penerimaan cukai berat dicapai

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target penerimaan cukai hasil tembakau di tahun mendatang akan meningkat menjadi Rp 158,8 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp 148,2 triliun. Sementara, Menteri Keuangan pun mengatakan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok di tahun mendatang.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat, meski kenaikan target tersebut alamiah, dengan tidak adanya adanya kenaikan tarif cukai rokok, maka pemerintah akan kesulitan mencapai target.

“Tanpa kenaikan tarif, memang akan berat, karena simplifikasi juga ditunda dan tidak ada ekstensifikasi. Padahal naik moderat saja, 8% – 10%, industri juga tidak masalah. Apalagi yang naik kan tidak semua kelompok tarif,” tutur Yustinus kepada Kontan.co.id, Minggu (4/11).

Untuk mencapai target penerimaan cukai di tahun mendatang, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai, Nugroho Wahyu Widodo akan didorong oleh intensifikasi cukai dari cairan rokok elektrik (vape) dan sejenisnya serta adanya ekstensifikasi cukai kantong plastik.

Namun, Yustinus berpendapat kedua hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang besar. “Keduanya tidak akan lebih dari Rp 1 triliun,” tutur Yustinus.

Untuk mendorong kenaikan cukai, Yustinus  bilang yang harus diandalkan adalah kenaikan konsumsi serta peningkatan pengawasan. Dia menyarankan supaya pemerintah menurunkan target cukai di APBNP.

Sementara itu, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, bila tidak ada kenaikan tarif cukai, maka ada kemungkinan target yang ditetapkan tidak akan tercapai.

“Tetapi target tersebut juga perlu ditinjau dari adanya roadmap simplifikasi tarif cukai tembakau yang sejatinya mengurangi adanya illicit cigarette karena administrasi penegakan kepatuhan menjadi lebih mudah,” terang Bawono.

Meski begitu, Bawono mengatakan, dengan tarif yang tidak berubah masih bisa menjamin produksi dan permintaan tembakau tetap meningkat sehingga penerimaan masih bisa bertumbuh. Karenanya, menurut Bawono, untuk meningkatkan penerimaan cukai diperlukan perluasan objek cukai.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok

Jokowi: Waspada memasuki musim hujan mulai bulan ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Memasuki musim hujan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan untuk waspada. Terutama daerah-daerah yang rawan banjir.

“Musim hujan yang sudah masuk bulan ini dan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019,” kata Jokowi melalui akun instagramnya, Sabtu (3/11).  

Menurut data Kementerian PUPR, ada 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.

Menurut Jokowi, banjir yang terjadi di kota akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itulah, Jokowi menegaskan di kota-kota itu, pemerintah telah melakukan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi saluran air – sungai, tanggul, dan kanal — sepanjang 142 kilometer, membangun 16 pintu air, dua kolam retensi, dan dua unit sistem pompa.

“Tentu saja, kita semua berharap, negeri ini dapat melalui puncak musim hujan tanpa banjir dan genangan,” ujarnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Ini penampakan Sungai Ciliwung di Jakarta kini. Pinggirnya sudah ditanggul, berikut jalan beton di sepanjang tepian sungai. Saat ini air Sungai Ciliwung yang mengalir membelah ibukota masih dangkal. Kita memasuki musim penghujan dengan waspada. Musim hujan sudah mulai bulan ini, dan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019. Menurut data Kementerian PUPR, ada 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu. Nah, banjir yang terjadi di kota akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itulah, di kota-kota itu, pemerintah telah melakukan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi saluran air – sungai, tanggul, dan kanal — sepanjang 142 kilometer, membangun 16 pintu air, dua kolam retensi, dan dua unit sistem pompa. Tentu saja, kita semua berharap, negeri ini dapat melalui puncak musim hujan tanpa banjir dan genangan.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Joko Widodo (@jokowi) pada

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Hanafi Rais berpeluang gantikan Taufik Kurniawan di kursi Wakil Ketua DPR

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menuturkan bahwa internal partainya belum membahas secara resmi terkait pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kendati demikian, Dradjad mengakui, ada dua nama yang muncul sebagai pengganti Taufik dalam pembicaraan tidak resmi.

Terkait DAK Kabupaten Kebumen Keduanya adalah Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais dan Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap.

“Saat ini belum ada pembahasan resmi di PAN tentang posisi Mas Taufik di DPR. Kalau dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais,” ujar Dradjad kepada Kompas.com, Jumat (2/11).

Di sisi lain, lanjut Dradjad, muncul pula pandangan Taufik masih dapat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap. Selain itu, faktor efektivitas juga menjadi pertimbangan di internal pimpinan PAN.

“Sisa masa bakti yang kurang dari satu tahun dan terpotong kampanye hingga April, juga menjadi pertimbangan,” kata Dradjad.

Kasus Korupsi KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 % dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

“Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar,” kata Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10).

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. (Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Hanafi Rais dan Mulfachri Jadi Kandidat Wakil Ketua DPR Pengganti Taufik Kurniawan”, 

Sumber : Kompas.com
Editor: Yudho Winarto

Sumber : Kompas.com
Editor: Yudho Winarto

Sebanyak 20 psikolog bantu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ada setidaknya 20 psikolog yang disiapkan untuk membantu pemulihan psikis keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Corporate Communications Lion Air Ramaditya Handoko mengatakan, 20 psikolog tersebut tersebar di dua posko utama Lion Air yang terletak di Hotel Ibis Cawang dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 

“Total ada 20 psikolog, terbagi jadi dua shift pagi ke sore, sore ke malam. Per shift itu ada lima sampai tujuh orang. Jadi bisa sepuluh di sini (Hotel Ibis), sepuluh di sana ( RS Polri),” kata Rama saat ditemui Kompas.com di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (1/11). 

Para psikolog tersebut bertugas melakukan komunikasi secara dekat, mendampingi keluarga korban yang terpukul pascakejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.  “Para psikolog dapat menjadi sosok yang memberi bimbingan selama proses identifikasi ini. Karena kan keluarga di sini melalui beberapa tahapan ya, kesedihan, kemarahan, kami harap dengan adanya pendamping ini bisa membantu,” ujar Rama. 

Adapun di setiap posko terdapat ruangan Family Center yang digunakan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. “Ruangan itu hanya bisa dimasuki petugas dan keluarga korban,” tutur Rama. 

Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang terjatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10) pagi. Pesawat itu jatuh setelah mengudara selama sekitar 13 menit. Selepas 13 menit mengudara, tidak ada komunikasi lagi antara awak pesawat dengan tower maupun operation center Lion Air.

 Adapun hingga Rabu (31/10) malam, 56 kantong jenazah korban jatuhnya Lion Air JT 610 telah tiba di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, satu jenazah korban sudah berhasil diidentifikasi, yakni Jannatun Cintya Dewi, warga kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur. (Dean Pahrevi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “20 Psikolog Bantu Keluarga Korban Lion Air JT 610”

Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok

Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok

Core: Realisasi investasi di bawah target, target ekonomi tak akan tercapai

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun ini bisa mencapai Rp 730 triliun. Angka tersebut masih di bawah target sebesar Rp 765 triliun yang ditetapkan dalam rencana strategi (renstra) BKPM 2015 – 2019.

Melihat realisasi investasi yang diperkirakan masih di bawah target, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam berpendapat, target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai.

Menurut Pieter, penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan konsumsi rumah tangga. “Dengan investasi yang tersendat di tengah konsumsi yang juga tidak cukup tumbuh, maka sangat sulit bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi melaju kencang,” tutur Pieter kepada Kontan.co.id, Rabu (31/10).

Peter memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di 2018 berkisar 5,1% atau di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2018 yakni sebesar 5,4%.

Pieter menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi yang terbatas pun akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang juga tidak optimal dan tidak mencukupi sehingga menutup laju pertumbuhan angkatan kerja.

Sebagai informasi, sejak Januari hingga September 2018, realisasi investasi sebesar Rp 535,4 triliun. Realisasi investasi ini meningkat 4,3% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 513,2 triliun.

Namun, investasi di kuartal III tahun ini menurun 1,6% menjadi Rp 173,8 triliun dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan kuartal II 2018, investasi di kuartal III tahun ini pun menurun 1,4%.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto

Ada dua warga negara asing jadi korban Lion Air JT 610

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berdasarkan data manifes penumpang Lion Air JT610, dari 189 penumpang dan awak kabin terdapat dua warga negara asing (WNA) yang turut serta dalam rombongan. Hal ini dikonfirmasi oleh manajemen Lion Air dalam keterangan pers, Senin (29/10). 

Daniel Putut Kuncoro Adi, Managing Director Lion Air Group membenarkan bahwa dari manifes penumpang terdapat dua warga negara asing. Namun dirinya tak merinci identitas kedua warganegara asing tersebut.

“Ada dua warga negara asing yaitu dari India dan satu penumpang dari Italia, jadi (ada WN Asing) dari jumlah penumpang,” ujarnya dalam keterangan pers yang disiarkan Kompas TV, Senin (29/10).

Asal tahu saja, pesawat Lion Air JT610 terbang membawa 178 penumpang dewasa, 1 anak-anak, 2 balita, 2 orang cockpit dan 6 orang awak kabin. Sehingga total ada 189 orang di dalam pesawat.

Reporter: Andy Dwijayanto
Editor: Narita

Reporter: Andy Dwijayanto
Editor: Narita

KECELAKAAN PESAWAT

BNPB: Kerugian dan kerusakan gempa Sulteng capai Rp 18,48 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dampak ekonomi kerugian dan kerusakan akibat bencana genpabumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabulaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat. Peningkatan jumlah dampak ekonomi terjadi akibat data kerusakan yang digunakan sebagai basis data lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah sebesar Rp 18,48 triliun hingga perhitungan Sabtu (27/10). Jumlah ini lebih besar daripada sebelumnya sebesar Rp 13,82 triliun per 21 Oktober 2018.

Diperkirakan dampak ekonomi berupa kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah ini masih akan terus bertambah karena belum semua data kerusakan selesai dilakukan. “Dari Rp 18,48 triliun dampak ekonomi akibat bencana tersebut, kerugian mencapai Rp 2,89 triliun dan kerusakan mencapai Rp 15,58 triliun,” kata Sutopo dalam siaran pers, Minggu (28/10).

Pengertian kerusakan adalah nilai kerusakan fisik aset. Sedangkan kerugian adalah arus ekonomi yang terganggu akibat bencana, yaitu pendapatan yang hilang dan atau biaya yang bertambah akibat bencana pada lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp 18,48 triliun ini berasal dari sektor permukiman mencapai Rp 9,41 triliun, sektor infrastruktur Rp 1,05 triliun, sektor ekonomi Rp 4,22 triliun, sektor sosial Rp 3,37 triliun, dan lintas sektor mencapai Rp 0,44 triliun. Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman adalah paling besar karena luas dan masifnya dampak bencana.

Hampir sepanjang pantai di Teluk Palu bangunan rata tanah dan rusak berat. Terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 meter hingga 11,3 meter dengan landaan terjauh mencapai hampir 0,5 km telah menghancurkan permukiman disana. Begitu juga adanya amblesan dan pengangkatan permukiman di Balaroa dan adanya likuifaksi yang menenggelamkan permukiman di Petobo, Jono Oge dan Sibalaya telah menyebabkan ribuan rumah hilang.

Berdasarkan sebaran wilayah, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 8,3 triliun, Kabupaten Sigi Rp 6,9 triliun, Donggala Rp 2,7 triliun dan Parigi Moutong mencapai Rp 640 miliar. Tim Hitung Cepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan UNDP, terus menghitung dampak dan kebutuhan untuk pemulihan nantinya. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

Sementara itu, data korban hingga hari ini, tercatat 2.086 orang meninggal dunia yaitu di Kota Palu 1.705 orang, Kabupaten Donggala 171 orang, Sigi 188 orang dan Parigi Moutong 15 orang. Sebanyak 1.309 orang hilang. Korban luka-luka tercatat 4.438 orang, dan mengungsi sebanyak 206.524 orang.

Sutopo menambahkan, secara umum kondisi masyarakat sudah kondusif, perekonomian masyarakat mulai berjalan normal. Sinyal telekomunikasi dan internet telah pulih. Pelayanan listrik PLN sudah mencapai 97 persen.

Empat kecamatan di Kabupaten Sigi meliputi Kecamatan Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan dan Titikor masih agak terisolir  karena akses menuju daerah tersebut tertimbun longsor kembali sejak 21 Oktober. Hujan deras menyebabkan longsor dan banjir di wilayah tersebut. Upaya membuka daerah dengan membersihkan material longsor dengan alat-alat berat masih dilakukan.

Akses jalan dilakukan dengan buka tutup. Kendaraan truk berbadan sedang yang mampu mengangkut logistik 3 ton ke atas tidak dapat melalui jalan tersebut. Untuk droping bantuan, heli MI-8 BNPB masih dioperasikan. Sebanyak 18 kali penerbangan dengan membawa logistik sebanyak 32,7 ton sudah didistribusikan.

Pembangunan huntara terus dilakukan, baik yang dibangun pemerintah maupun dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar pantai di Parigi Moutong mulai kembali ke rumahnya setelah sebelumnya mengungsi pada sejak 26 Oktober. Adanya hoax atau isu menyesatkan yang disebarkan banyak pihak bahwa akan terjadi gempa dan tsunami besar pada 26-28 Oktober menyebabkan ribuan masyarakat yang tinggal di pantai mengungsi ke daerah-daerah yang lebih tinggi.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati
Editor: Wahyu Rahmawati

GEMPA-TSUNAMI SULTENG

KPK geledah kantor dan rumah dinas Bupati Cirebon

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dalam penyidikan perkara suap Bupati Cirebon. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada enam lokasi yang digeledah penyidik, yakni kantor dinas bupati dan sekda, rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, kantor dinas PUPR, kantor dinas Bina Marga, kantor Badan Pelayanan dan Perizinan. 

“Kegiatan (penggeledahan) berlangsung sejak Jumat pukul 13.00 WIB sampai Sabtu dini hari,” kata Febri, Sabtu (27/10). 

Dari lokasi penggeledahan itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait administrasi kepegawaian, dokumen proyek. Disita juga uang tunai Rp 57 juta serta bukti transaksi bank senilai Rp 40 juta. 

KPK menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10) dini hari. Penahanan dilakukan usai KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018. 

Menurut Febri, KPK saat ini baru mengidentifikasi satu orang yang diduga memberikan fee kepada Sunjaya atas mutasi jabatan. Satu orang tersebut adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gatot Rachmanto. Gatot diduga memberikan uang sebesar Rp 100 juta atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR. 

Gatot pun telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sunjaya. Saat ini KPK sedang mendalami dugaan pemberian setoran lain oleh pejabat-pejabat lainnya.

Sebab, KPK menduga Sunjaya juga menerima uang secara tunai dari pejabat-pejabat di Pemerintahan Kabupaten Cirebon sebesar Rp 125 juta. Uang tersebut diberikan ke Sunjaya melalui ajudan dan sekretaris pribadi. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Cirebon”

Sumber : Kompas.com
Editor: Sanny Cicilia

Sumber : Kompas.com
Editor: Sanny Cicilia

KPK

KPK panggil CEO Lippo Group James Riady akhir Oktober

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pemanggilan kepada CEO Lippo Group James Riady. Dia akan diperiksa pada akhir Oktober 2018 terkait kasus Meikarta.

“Terkait dengan beberapa pertanyaan tentang apakah surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan, setelah saya cek ke tim, benar sudah dikirimkan,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (26/10).

Febri menambahkan bahwa bos Lippo itu diperiksa untuk sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Dijadwalkan James diperiksa ada akhir Oktober 2018 ini

“Untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini,” tambahnya.

Sekadar informasi KPK telah menetapkan 9 orang tersangka. Sebagai diduga pemberi suap yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama Konsultan Purnama, Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Sementara pihak yang diduga sebagai penerima suap adalah Neneng Hasanah Yasin Bupati Kabupaten Bekasi, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MJB Nahar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi, Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi.

Neneng bersama beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dari Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro untuk melancarkan perizinan IMB proyek Meikarta.

Kesepakatan mahar untuk pelicin perizinan itu diduga senilai Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas. Dan telah terealisasi Rp 7 miliar ke beberapa kepala dinas pada periode April, Mei, dan Juni 2018.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

KASUS SUAP MEIKARTA

Mengulang proses lelang, pembangunan MRT tahap II bisa molor

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT MRT Jakarta kembali melakukan lelang proyek untuk pembangunan Mass Rapid Transit Fase II. 

“Kami mengumumkan adanya tender ulang untuk pembangunan CP200 di Monas,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah kepada Kontan.co.id, Rabu (24/10).

Sebelumnya ada beberapa perusahaan lokal yang mengikuti tahapan lelang pada bulan Juli 2018. Namun berdasar evaluasi di bulan Oktober, dari beberapa perusahaan hanya satu perusahaan yang lolos dan sisanya tidak memenuhi kriteria.

“Diulang karena si calon peserta tender tidak sesuai dengan passing grade untuk aspek teknis,” ungkapnya.

Pembangunan Receiving Sub Station (RSS) untuk MRT Fase II di Monas dijadwalkan akan dilakukan pada Akhir tahun ini. Namun akibat adanya pengulangan tender, dikhawatirkan pembangunan RSS akan molor.

“Bukan molor bahasanya, tapi reshedule. Bukan berarti kita mengulang tender berarti harus mengorbankan seluruhnya. Peraturan juga harua kita pegang,” ungkap Hikmat.

Hikmat menceritakan bahwa dari beberapa perusahaan yang ikut lelang tender MRT Fase II, hanya I perusahaan yang lolos, yakni PT. Trocon Indah Perkasa namun sayangnya saat mengikuti evaluasi teknis, perusahaan tersebut juga tidak lolos dengan nilai 47,55. Sedangkan amang batas minimal evaluasi teknis sebesar 75 dari 100 poin.

“Jadi tinggal satu yang lolos dan boleh lanjut. Tapi ketika dievaluasi teknis ternyata di bawah pasing grade,” ungkapnya. Lelang ulang proyek CP200 atau Konstruksi Dinding Diagfragma (D-Wall) Untuk Gardu Induk Monas untuk MRT Jakarta Fase II ini dimulai pada 24, 26, 29, 31 Oktober 2018 dan 1 November 2018.

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Narita

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Narita

PROYEK INFRASTRUKTUR

Presiden Jokowi akan buka Indonesia Trade Expo 2018

KONTAN.CO.ID – TANGERANG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka Indonesia Trade Expo (ITE) 2018 ke-33 pagi ini, Rabu (24/10).

Berdasarkan agenda yang diterima KONTAN dari Biro Pers Kepresidenan Jokowi diagendakan hadir pada pukul 10.00 WIB.

Sekadar tahu saja, ITE ini merupakan merupakan salah satu peluang untuk terus meningkatkan ekspor Indonesia agar ekonomi dapat terus tumbuh.

Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia harus dapat melihat dan memanfaatkan setiap peluang untuk mendorong ekspor.

Sekadar tahu saja, dalam event ini Pemerintah menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 22,3 triliun atau US$ 1,5 miliar. Target ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 16,3 triliun atau US$ 1,1 miliar.

Data yang berhasil dihimpun Kontan.co.id menunjukkan, sudah ada 2.245 buyers yang mendaftar untuk menghadiri acara ini.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

AGENDA PRESIDEN

Ke KPK, Rizal Ramli mengadu korupsi impor pangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (23/10). Kedatangan ekonom tersebut bertujuan untuk mengajukan pelaporan tindak pidana korupsi kepada lembaga antirasuah.

“Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan,” sebutnya Rizal

Rizal menuding adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor impor pangan. Ia menambahkan bahwa dalam impor tersebut merugikan negara dengan nilai lebih besar daripada kasus korupsi impor pangan sebelumnya.

“KPK sangat berpengalaman, tahu persis permainannya, dan harusnya bisa membuka kasus ini dalam waktu yang secepat-cepatnya, karena nilainya puluhan kali dari permainan impor pangan dari kasus PKS yang ketuanya dapat hukuman 16 tahun,” tuturnya.

Namun Rizal belum mau menyebutkan pihak yang dilaporkannya tersebut. Rizal juga belum menyebut nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Nanti, nanti, nanti setelah diserahkan kepada KPK,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

KPK

Kemkeu raih penghargaan kehumasan internasional atas program amnesti pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan RI (Kemkeu) menyabet penghargaan dari International Public Relations Association (IPRA) pada ajang Golden World Award for Excellent in Public Relations 2018.

Kemkeu menerima penghargaan Golden World Award kategori “Public Sector” yang diterima oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti, Jumat (19/10), di Barcelona Spanyol.

Penghargaan dari IPRA ini diperoleh atas pencapaian Kemkeu pada program Amnesti Pajak yang berlangsung pada pertengahan 2016 hingga 2017 lalu. Golden World Award sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang ditujukan bagi pengelola humas di level korporasi dan institusi global dari seluruh dunia.

“Penghargaan ini sungguh membanggakan, membuktikan pencapaian Kemkeu dalam kancah kehumasan internasional, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Sekjen dan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang telah bekerja keras untuk program Amnesti Pajak,” ujar Nufransa Wira Sakti, dalam yang dikutip dalam keterangan resmi Kemkeu, Sabtu (20/10).

Faktor keberhasilan dalam program Amnesti Pajak antara lain ialah perencanaan program komunikasi, implementasi program, dan evaluasi pelaksanaan program Amnesti Pajak.

Dalam periode yang cukup terbatas, yakni 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, Kemkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat serangkaian program komunikasi yang mengubah pandangan masyarakat tentang Amnesti Pajak dan mendorong untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Sebagai informasi, dalam kurun sembilan bulan pelaksanaan Amnesti Pajak, program tersebut diikuti oleh 956.000 wajib pajak. Adapun deklarasi harta mencapai Rp 4.855 triliun, uang tebusan sebesar Rp 135 triliun, dan dana yang direpatriasi sebanyak Rp 147,1 triliun.

Reporter: Grace Olivia
Editor: Narita

Reporter: Grace Olivia
Editor: Narita

PENGHARGAAN